9 pagi - 5 sore

Senin - Jum'at

Finroll Building

Kwitang Raya No. 1, 10420

+62 (21) 3193-5519

hello@iloveproperty.id

I Love Property
Semua lebih mudah di App
Unduh Sekarang
Buka

Bandingkan daftar

Badan Informasi Geospasial Lakukan Pemetaan Untuk Perencanaan Pemindahan Ibu Kota

Badan Informasi Geospasial Lakukan Pemetaan Untuk Perencanaan Pemindahan Ibu Kota

Badan Informasi Geospal (BIG) tengah lakukan pemetaan lahan untuk digunakan pada rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Pemetaan ini akan dilakukan di Kalimantan Tengah.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan diputuskan setelah Pilpres 2019 april mendatang. Wacana ini kembali diangkat dan diperbincangkan yang menjadi program besar Pemerintah yang akan datang.

Guna mencegah konflik lahan dalam proses pemindahan ibu kota ke Palangka Raya, Pemerintah diimbau hanya menggunakan lahan milik negara dalam membuka infrastruktur dan permukiman.

Walikota Palangka Raya, Riban Satia mengatakan tidak ingin wacana pemindahan ibu kota ini membuat Palangka Raya mengalami permasalahan seperti yang dialami Jakarta. Menurutnya, Palangka Raya yang memiliki luas wilayah total 2.853,11 kilometer persegi dengan 5 kecamatan dan 30 kelurahan itu masih menghadapi kendala infrastruktur dan tata ruang sebelum disulap menjadi ibu kota.

“Kalau berdasarkan tata ruang, status kawasan itu sudah ada, warnanya kuning, itu hutan produksi. Nah tetapi ada juga yang sekarang jadi kampung, ada desa, dan dalam peta tata ruang itu masuk ke kawasan kuning. Itu yang menjadi pemukiman juga cenderung di bantaran sungai, maka sudah kita relokasi,” ujar Riban dalam seminar Optimalisasi Keruangan Palangkaraya, Palangkaraya Kota Harati, Menyambut Wacana Pemindahan Ibu Kota di Pullman Hotel.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Langkah tersebut salah satunya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan kegiatan ekonomi yang terjadi antara Jakarta atau Jawa dengan wilayah lain.

Menurut Ahli Perancangan Perkotaan Universitas Indonesia, Antony Sihombing, upaya agar Palangka Raya tidak berakhir seperti Jakarta. Maka kota ini cukup menjadi pusat pemerintahan saja. Jika ada aktivitas bisnis bisa dilakukan di kota lain, atau kota penyangga. Dia juga mengusulkan, aktivitas bisnis bisa dilakukan di kota lama.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu mengatakan total biaya yang diperlukan untuk pemindahan tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Kebutuhan tersebut rencananya tidak dipikul sendiri oleh pemerintah. Pemerintah akan melibatkan swasta agar beban biaya pemindahan ibu kota tersebut lebih ringan.

Baca Juga: Kementerian PUPR Segera Serah Terimakan Wisma Atlet

Pos terkait

Presiden Jajal MRT: Ini Bisa Membangun Peradaban Budaya Antre dan Tepat Waktu

Presiden Joko Widodo menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Menurut Presiden, kehadiran MRT...

lanjutkan membaca
admin
oleh admin

Pasar Unit Apartemen di Bawah Rp 1 Milyar Menjadi Segemen Yang Menguntungkan Saat Ini

Pasar unit apartemen dengan harga di bawah Rp 1 milyar menjadi segmen yang menguntungkan saat ini....

lanjutkan membaca
admin
oleh admin

Bumi Serpong Damai Kembali Raih Peringkat idAA Dari Pefindo

Pengembang properti terkemuka di Tanah Air, PT Bumi Serpong Damai Tbk (Kode saham: BSDE)...

lanjutkan membaca
admin
oleh admin

Bergabunglah dengan Diskusi