9 pagi - 5 sore

Senin - Jum'at

Finroll Building

Kwitang Raya No. 1, 10420

+62 (21) 3193-5519

hello@iloveproperty.id

I Love Property
Semua lebih mudah di App
Unduh Sekarang
Buka

Bandingkan daftar

BI Mempermudah Aturan Uang Muka Bagi Masyarakat Untuk Kredit Rumah

BI Mempermudah Aturan Uang Muka Bagi Masyarakat Untuk Kredit Rumah

Bank Indonesia resmi melonggarkan syarat uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 0%.

Bank Indonesia membebaskan aturan pembayaran uang muka (down payment/DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama, mulai 1 Agustus 2018. Dengan demikian besaran uang muka diserahkan ke masing-masing perbankan, di mana bank bisa menerapkan DP nol persen.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto mengatakan pelonggaran syarat uang muka KPR dengan membebaskan perbankan untuk memberikan besaran maksimum nilai kredit (loan to value/LTV) pembelian rumah pertama.

Dengan demikian, perbankan tidak terikat aturan pemberian besaran uang muka oleh nasabah. Perbankan bisa mensyaratkan pembayaran uang muka, termasuk kemungkinan uang muka 0% (nol persen), tergantung hasil penilaian manajemen risiko bank.

Baca Juga : Pembangunan Proyek Cimanggis, Agung Podomoro Andalkan LRT

“Kita berikan pelonggaran aturan first time buyer, bukan DP 0%. Kita serahkan ke manajemen bank,” ujarnya dalam konferensi pers.

Lantas apakah dengan menurunkan DP kemudian perbankan akan menaikkan tarif cicilan per bulan?

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta mengatakan pihaknya maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak punya kewenangan untuk mengatur besaran cicilan rumah per bulannya.

“BI dan OJK nggak atur berapa cicilannya. Nanti nggak ada keleluasaan bank (kalau diatur),” kata Filianingsih, di Gedung BI

Sebelum revisi peraturan LTV ini, BI mengatur besaran LTV atau kredit pembelian rumah tahap pertama yang luasnya di atas 70 meter persegi, adalah 85% dari total harga rumah.

Dengan demikian, di peraturan sebelumnya, kreditur atau pembeli rumah harus bisa membayar uang muka (down payment) sebesar 15%. Setelah pelonggaran LTV ini, BI meniadakan atau menghapus syarat besaran LTV yang diberikan bank kepada nasabah untuk rumah pertama.

Filiangingsih mengungkapkan bahwa kebijakan BI mengenai aturan DP rumah adalah untuk menciptakan kondisi persaingan yang sehat antar perbankan dalam menawarkan KPR.

“Kita ciptakan kompetisi yang sehat, kita beri pilihan supaya masyarakat lebih pandai dalam pilih investasi.”

Dari sisi pengembang (developer) sendiri Filianingsih menjelaskan bahwa mereka mempunyai ragam cara dalam hal permodalan. Hal tersebut juga berlaku bagi konsumen yang hendak membeli rumah, artinya dia bisa mengambil jalur KPR atau pun tunai. Semua itu kembali kepada kebutuhan dan kemampuan masing-masing sehingga tidak perlu khawatir aturan DP murah akan memberatkan beban cicilan.

“Kalau kita lihat dari developer macam -macamkan dia bisa terbitin obligasi, bisa pendanaan sendiri. Kita (konsumen) sendiri juga macam-macam, ada yang minta KPR atau bertahap karena DP bayar belakangnya lebih besar, itu tergantung.”

Baca Juga : KPR Tetap Menjadi Pilihan Utama Masyarakat Beli Rumah

Pos terkait

Kementerian PUPR: Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru Ditargetkan Selesai 2029

Finroll.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat rencana...

lanjutkan membaca
admin
oleh admin

Jokowi Resmikan Tol Pandaan-Malang, Gratis Hingga Mudik Lebaran 2019

Finroll.com – Presiden Joko Widodo menggratiskan Tol Pandaan- Malang untuk arus mudik Lebaran...

lanjutkan membaca
admin
oleh admin

Pemerintah Berencana Buka Tol Trans Jawa Satu Arah Sampai Brebes Saat Mudik Lebaran

Pemerintah berencana membuka Tol Trans Jawa secara searah, dari Kilometer 29 hingga Km 262 di...

lanjutkan membaca
admin
oleh admin

Bergabunglah dengan Diskusi