Menyoal Kepemilikan Properti Oleh WNA

Menyoal Kepemilikan Properti Oleh WNA Dalam Omnibus Law

Menyoal Kepemilikan Properti Oleh WNA – wacana soal hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) atau apartemen bagi warga negara asing (WNA) yang diperluas dalam Undang Undang (UU) Cipta Kerja Pasal 144 ayat 1, terus menimbulkan polemik.
pemerintah untuk memperjelas secara rinci, tentang pemberlakuan regulasi-regulasi yang mengatur kepemilikan sarusun oleh WNA tersebut. Sebab ia menilai, ketidakjelasan aturan ini hanya akan membuat kebingungan pasar yang tidak menguntungkan pengusaha sektor properti.

Penyebutan Hak Milik di sini menjadi tidak jelas karena menurut Permen ATR/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016, Hak Milik Sarusun adalah kepemilikan oleh Warga Negara Indonesia atas Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
Menyoal Kepemilikan Properti Oleh WNA Dalam Omnibus LawMenyoal Kepemilikan Properti Oleh WNA Dalam, Sementara untuk orang asing, menurut Peraturan tersebut, hanya dapat berupa Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun (Hak Pakai Sarusun), yaitu Hak Milik Sarusun yang dipunyai atau dimiliki orang asing.
Jadi dengan adanya penyebutkan Hak Milik atas Sarusun pada pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja, perlu ada penegasan seperti apa yang dimaksud.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015, kepemilikan properti berbentuk apartemen bagi WNA sudah dimungkinkan dengan Hak Pakai. Bahkan pada UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pun, WNA sudah bisa memiliki properti dengan Hak Pakai.

Baca juga :日本向印度尼西亚提供500亿日元贷款以减轻灾害

Menyoal Kepemilikan Properti Oleh WNA  . Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini hampir semua apartemen yang dijual memiliki HGB dan bukan Hak Pakai. Bila WNA bisa memiliki dengan Hak Pakai, bagaimana proyek-proyek aparteman yang saat ini memiliki HGB? Apakah bisa langsung diberikan Hak Milik atas Sarusun kepada WNA, karena itu akan menyalahi aturan kepemilikan.

Bila tidak, apakah semua proyek apartemen harus dialihkan dulu menjadi Hak Pakai? Beberapa hal ini harus dapat dijelaskan secara rinci oleh pemerintah karena bila tidak dilakukan, ini hanya membuat kebingungan pasar.

Beberapa hal itu yang harus ditegaskan melalui turunan Omnibus Law ini, karena ternyata masih belum jelas betul mengenai aturan kepemilikan ini. Sejak PP yang dikeluarkan tahun 2015 pun terlihat bahwa WNA belum tertarik untuk membeli apartemen di Indonesia. Bisa jadi masih ruwetnya proses kepemilikannya sehingga mereka pun tidak terlalu antusias.

Apa yang dinyatakan di Omninus Law jangan kemudian menjadikan pasar lebih bingung lagi. Pemerintah harus secara detail dapat menjelaskan terkait seperti apa hak milik atas Sarusun yang dimaksud dan bagaimana prosesnya. Karena ini isu lama yang tidak selesai-selesai, banyak kebijakan dan payung hukum yang belum siap.

Apakah ini menjadi angin segar bagi pasar apartemen? Boleh saja banyak pihak yang menilai kepemilikan WNA ini menjadi angin segar. Hal ini belum tentu serta merta akan menarik minat asing untuk membeli apartemen, apalagi mendongrak penjualan apartemen.

Jadi, jangan dibalik logika pasarnya! Dengan aturan yang sudah baik pun, belum tentu WNA akan tertarik beli apartemen di Indonesia bila tidak disertai dengan kepastian hukum, stabilitas ekonomi politik, dan iklim investasi yang baik.

Bergabunglah dengan Diskusi

Compare listings

Membandingkan